Jasa pemasangan reklame dan billboard menjadi bagian penting dalam strategi promosi perusahaan yang ingin membangun visibilitas merek di ruang publik. Media luar ruang tidak hanya membutuhkan desain yang menarik, tetapi juga perencanaan lokasi, konstruksi, pemasangan, perawatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan daerah. Bagi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bogor, aspek tersebut semakin penting karena pemerintah daerah telah memiliki aturan khusus mengenai tata cara penyelenggaraan reklame.
Peraturan Bupati Bogor Nomor 71 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame tercatat berstatus berlaku dan menjadi salah satu rujukan penting bagi kegiatan reklame di Kabupaten Bogor. Aturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 8 Desember 2025.
Dengan demikian, memilih penyedia jasa pemasangan reklame sebaiknya tidak hanya berdasarkan harga. Perusahaan perlu memastikan penyedia mampu mengelola pekerjaan secara teknis sekaligus memahami kebutuhan administrasi dan perpajakan yang muncul dalam transaksi.
Mengapa Jasa Pemasangan Reklame Dibutuhkan Perusahaan?
Pemasangan reklame terlihat sederhana ketika hanya dilihat dari hasil akhirnya. Di lapangan, pekerjaan tersebut membutuhkan beberapa tahapan, mulai dari survei lokasi, pengukuran, produksi konstruksi, pemasangan rangka, instalasi media visual, hingga pemeriksaan keamanan.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin kompleks ketika perusahaan menggunakan billboard berukuran besar di lokasi dengan lalu lintas tinggi. Pemilihan titik pemasangan harus mempertimbangkan visibilitas, arah pandang, karakter lingkungan, dan tujuan komunikasi yang ingin dicapai.
Menurut penelitian Rick T. Wilson dan Jeff Casper dalam Journal of Advertising Research, lokasi billboard memiliki kontribusi penting terhadap kemungkinan iklan diperhatikan pengendara. Penelitian tersebut menggunakan data eye-tracking dan menemukan bahwa karakteristik lokasi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan sekadar daya tarik visual dalam menjelaskan perhatian terhadap iklan luar ruang.
Temuan tersebut memberikan pelajaran praktis bagi perusahaan. Desain yang bagus perlu didukung lokasi dan pemasangan yang tepat agar pesan merek memiliki peluang lebih besar untuk terlihat.
Bagaimana Jasa Pemasangan Billboard Bekerja?
Penyedia jasa pemasangan reklame biasanya menangani pekerjaan berdasarkan kebutuhan proyek. Perusahaan dapat memulai dengan menentukan tujuan promosi, ukuran media, lokasi yang ditargetkan, periode pemasangan, dan konsep visual.
Setelah itu, penyedia melakukan survei untuk memastikan kondisi lokasi sesuai kebutuhan teknis. Tahap berikutnya dapat mencakup pembuatan struktur, produksi media, pengiriman komponen, pemasangan, dan pemeriksaan akhir.
Perusahaan juga perlu meminta dokumentasi pekerjaan. Foto sebelum dan sesudah pemasangan, berita acara, spesifikasi material, serta dokumen pembayaran dapat membantu memastikan pekerjaan sesuai kesepakatan.
Penelitian Ester Putri Erfisa dalam Jurnal Sintesa tahun 2024 juga menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan media baliho dan brand awareness dalam konteks penelitian di Surabaya. Penelitian tersebut melibatkan 100 responden dan menemukan nilai pengaruh sebesar 62,3 persen pada objek penelitian yang dikaji. Hasil tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh kampanye, tetapi menunjukkan bahwa media baliho dapat menjadi salah satu instrumen komunikasi merek yang layak dianalisis secara terukur.
Apa yang Perlu Diperhatikan di Kabupaten Bogor?
Perusahaan yang memasang reklame di Kabupaten Bogor perlu memperhatikan ketentuan daerah yang berlaku. JDIH Kabupaten Bogor mencatat Perbup Bogor Nomor 71 Tahun 2025 sebagai peraturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan reklame dan berstatus berlaku.
Selain itu, kerangka pajak daerah Kabupaten Bogor mengacu pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. JDIH Kabupaten Bogor mencatat bahwa peraturan tersebut masih berlaku dan telah diubah melalui Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya menggunakan regulasi terbaru ketika menghitung biaya proyek. Jangan hanya mengandalkan dokumen atau tarif dari proyek lama karena aturan daerah dapat mengalami perubahan.
Secara nasional, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kerangka mengenai kewenangan daerah dalam mengelola pajak dan retribusi. Pemerintah kemudian menerbitkan PP Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur aspek pemungutan, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, keberatan, dan berbagai mekanisme administrasi pajak daerah.
Bagaimana Aspek Pajak dalam Jasa Pemasangan Reklame?
Pajak reklame perlu dibedakan dari pajak penghasilan atas transaksi jasa. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, pajak reklame merupakan pajak daerah dan tidak diadministrasikan oleh DJP.
Di sisi lain, transaksi antara perusahaan dengan penyedia jasa dapat menimbulkan kewajiban perpajakan pusat sesuai karakter transaksi. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 secara khusus mencantumkan jasa pembuatan sarana promosi seperti iklan, banner, pamphlet, baliho, serta jasa penyediaan tempat atau waktu pada media luar ruang dan jasa periklanan dalam daftar jenis jasa lain yang berkaitan dengan PPh Pasal 23.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak langsung menganggap seluruh tagihan pemasangan reklame memiliki perlakuan pajak yang sama. Isi kontrak perlu diperiksa untuk melihat apakah transaksi mencakup produksi, pemasangan, penyewaan media, jasa periklanan, atau kombinasi beberapa layanan.
Pada tahap ini, tax review dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kewajiban pemotongan, dokumen pendukung, dan pencatatan transaksi sebelum pembayaran dilakukan.
Kapan Perusahaan Perlu Melakukan Review Pajak?
Review sebaiknya dilakukan sebelum kontrak ditandatangani, terutama ketika nilai proyek cukup besar atau kontrak menggabungkan beberapa jenis jasa. Pemeriksaan lebih awal membantu perusahaan memahami komponen biaya dan mengurangi risiko koreksi administrasi.
Dokumen seperti kontrak, quotation, invoice, faktur pajak apabila relevan, bukti pemotongan, serta dokumen pemasangan sebaiknya disimpan secara terstruktur. Langkah tersebut juga memudahkan perusahaan ketika melakukan rekonsiliasi biaya promosi dan pemeriksaan internal.
PP Nomor 35 Tahun 2023 sendiri mengatur berbagai aspek administrasi pajak daerah, termasuk pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, keberatan, dan penagihan.
Baca Juga : kontraktor billboard
FAQ Jasa Pemasangan Reklame dan Billboard
Apakah jasa pemasangan reklame hanya mencakup pemasangan?
Tidak selalu. Ruang lingkup dapat mencakup survei lokasi, produksi media, konstruksi, pengiriman, pemasangan, pembongkaran, hingga pemeliharaan. Isi kontrak harus menjelaskan layanan secara rinci.
Apakah pajak reklame sama dengan PPh Pasal 23?
Tidak. Pajak reklame merupakan pajak daerah, sedangkan PPh Pasal 23 merupakan pajak pusat. Perlakuan PPh atas transaksi jasa perlu dilihat berdasarkan jenis dan struktur layanan yang diberikan.
Mengapa lokasi menjadi bagian penting dalam pemasangan billboard?
Lokasi menentukan peluang media terlihat oleh audiens. Kajian Wilson dan Casper menunjukkan bahwa karakteristik lokasi memiliki peran penting dalam perhatian terhadap iklan billboard.
Apa yang perlu disiapkan perusahaan sebelum menggunakan jasa pemasangan?
Perusahaan sebaiknya menyiapkan konsep iklan, lokasi target, ukuran media, periode pemasangan, anggaran, serta dokumen kontrak dan administrasi yang diperlukan.
Kesimpulan
Jasa pemasangan reklame dan billboard bukan sekadar pekerjaan memasang media promosi di ruang publik. Perusahaan perlu menggabungkan pertimbangan lokasi, kualitas konstruksi, efektivitas komunikasi, administrasi reklame, dan kepatuhan perpajakan dalam satu perencanaan.
Bagi perusahaan di Kabupaten Bogor, penggunaan regulasi terbaru menjadi langkah penting karena tata cara penyelenggaraan reklame telah diatur melalui Perbup Bogor Nomor 71 Tahun 2025, sementara ketentuan pajak daerah dalam Perda 11 Tahun 2023 telah mengalami perubahan melalui Perda 1 Tahun 2025.