Papan Reklame: Antara Pendapatan Kota dan Keselamatan Warga

image

Papan Reklame: Antara Pendapatan Kota dan Keselamatan Warga

 

Aksi sweeping terhadap papan reklame tengah gencar dilakukan tim yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Penataan Kota, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (BPTSP), Satuan Pamong Praja DKI Jakarta, serta petugas kecamatan dan kelurahan. Selain di JPO, papan reklame yang tegak berdiri di pinggir jalan juga jadi incaran.

Hasilnya, 25 reklame berukuran besar yang berdiri di sepanjang Jalan Panjang Kebon Jeruk juga turut dibongkar. Dalam catatan BPTSP, sejak 2015, reklame yang tercatat dan mengantongi izin dan tercatat di BPTSP DKI Jakarta berada di 251 lokasi.

Pembongkaran papan reklame di seluruh penjuru kota dipicu oleh ambruknya JPO di Pasar Minggu pada 24 September 2016 lalu. Di kedua sisinya menempel papan reklame yang diduga menjadi pemicunya karena konstruksinya menempel di JPO. Akibat kejadian itu, tiga orang tewas dan tujuh orang lainnya luka-luka. Selang sehari, tepatnya 25 September 2016, giliran papan reklame di Kemang Selatan XII Jakarta Selatan roboh. Kali ini tak ada korban jiwa meski menimpa kios rokok, teras bengkel motor, dan toko ponsel.

Ruang reklame

Sebagai kota jasa dan perdagangan, setiap sudut ruang kota Jakarta memiliki nilai ekonomi tinggi. Kehadiran aneka reklame di berbagai ruang terbuka di sini menunjukkan bahwa Jakarta memiliki potensi daya beli yang tinggi terhadap barang konsumsi.

Warga kota Jakarta yang berdatangan dari berbagai pelosok Indonesia, bahkan dari negara tetangga, adalah target pasarnya. Papan-papan reklame mulai "menjajah" setiap jengkal ruang kota dan menggoda warga Jakarta untuk membeli produk barang atau jasa yang diiklankan. Pesan iklan dalam papan reklame menyusup masuk benak saat warga kota sedang berada di ruang kota, entah menunggu bus, mengendarai mobil, menyeberang jalan, atau menunggu seseorang.

Kata reklame di Indonesia memang kerap digunakan untuk menjelaskan media iklan yang membidik publik yang berada di luar ruang privat masing-masing orang. Demikian tulis Robin Hartanto (2013) dalam Rimba Reklame Jakarta, Dominasi Kapital Atas Ruang Kota Kita. Salah satu bentuk reklame yang sering dilihat warga kota adalah reklame papan atau billboard. Selain berdiri di pinggir jalan, mejeng di JPO, "bertengger" di atas pos polisi, papan reklame juga muncul di dalam bangunan, seperti di mal, pusat perbelanjaan, pasar, bioskop, bandar udara, dan terminal bus.

Apabila merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, yang dimaksud reklame adalah "benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau benda yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum lambang perusahaan".

content

 

Reklame dibedakan menurut 13 jenis. Berdasarkan Pasal 5 Pergub itu, jenisnya adalah reklame billboard atau papan, reklame elektronik atau digital yang juga disebut light emitting diode (LED), reklame kain seperti umbul-umbul dan spanduk, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan atau kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame slide atau film, reklame peragaan, reklame apung, reklame grafiti dan jenis reklame lain sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam industri periklanan luar ruang.

Reklame papan atau billboard yang menjadi sasaran penertiban adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli bretevinyl, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, yang dipasang pada bangunan atau konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.

Di mana saja reklame boleh dipasang, diatur dalam Pasal 14. Reklame boleh diletakkan di dalam dan di luar sarana dan prasaran kota. Sarana dan prasarana kota yang boleh dipasang reklame adalah JPO, jembatan penyeberangan multiguna, underpass, fly over, taman, bahu jalan, halte atau shelter, pos polisi, gerbang tol, transportasi publik, dan kendaraan bermotor. Reklame boleh juga dipasang di luar sarana dan prasaran kota, seperti di halaman, di bangunan, atau di atas bangunan.

Bagi kota, keberadaan reklame dianggap menguntungkan karena bisa menjadi salah satu sumber pendapatan melalui pajak reklame. Meski aneka reklame tersebar di seluruh ruang kota, sayangnya, perolehan dari pajak reklame tidak pernah memenuhi target perolehan. Hingga Semester I-2016, misalnya, realisasi penerimaan pajak reklame baru mencapai Rp 436 miliar dari target Rp 1,15 triliun. Tahun sebelumnya, 2015, pajak reklame ditargetkan Rp 1,8 triliun. Namun, realisasi penerimaannya hanya Rp 742 miliar.

Target yang tidak tercapai antara lain disebabkan banyak pajak reklame yang belum dibayar. Sudah sejak lama para pemasang papan reklame punya kebiasaan "ngemplang" pajak reklame. Tengok saja berita Kompas, 10 Maret 1993, yang berjudul "Sebanyak 3.320 Papan Reklame di DKI Belum Dibayar Pajaknya".

Jakarta pun kerap kecolongan papan reklame ilegal, reklame liar yang merugikan. Selain tidak memberikan pemasukan, wajah kota juga semakin karut-marut.

Kemunculannya mengindikasikan bahwa tahap pengawasan dan penertiban tidak berjalan efektif. Kompas edisi 29 April 2013, misalnya, mewartakan dugaan adanya 500 titik iklan ilegal. Meskipun begitu, sulit untuk mencatat berapa sebenarnya jumlah reklame liar. Kelak, bila terbukti melanggar, sang pemasang iklan baru diberi sanksi berupa denda atau pembongkaran.

Ruang warga

Atap  dan pagar jembatan penyeberangan orang di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, roboh saat hujan lebat disertai angin, Sabtu (24/9/2016). Peristiwa tersebut menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan enam orang luka-luka.KOMPAS/RADITYA HELABUMIPapan reklame  di jembatan penyeberangan orang di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (26/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapus seluruh papan reklame di jembatan penyeberangan orang.KOMPAS/HERU SRI KUMORO

 

Pemerintah kota memberikan ruang khusus bagi papan reklame. Papan berisi iklan-iklan perusahaan besar mendapat tempat nan layak di ruang-ruang kota. Hal itu berkebalikan dengan ruang bagi warga kota.

Ruang terbuka hijau, seperti taman yang menjadi hak warga, dikomersialkan. Lokasinya yang strategis dan didatangi banyak orang pun "dijual" untuk pengiklan. Akibat papan reklame yang bertebaran di seantero kota, warga justru kerap terpapar "polusi iklan". Hak warga kota untuk mendapatkan ruang hidup yang layak-ruang kota yang nyaman, bersih, dan indah secara visual-tak terpenuhi.

Bagi warga kota, selain mengakibatkan ketidaknyamanan, keberadaan papan reklame juga membahayakan keamanan dan keselamatan jiwa. Hampir setiap tahun ada saja papan reklame yang roboh dan meminta korban nyawa. Bila ini terjadi, pemerintah baru kebakaran jenggot, memeriksa secara serius kelayakan papan-papan reklame di seantero kota. Meskipun begitu, pemerintah kota tetap lebih mengutamakan iklan yang mendatangkan pendapatan dibandingkan dengan membela kepentingan warganya.

Seorang sosiolog Perancis, Henri Lefebvre (1991), dalam konsep the production of space, mengemukakan pentingnya membahas ruang untuk memahami realitas sosial. Lefebvre mengatakan bahwa ruang diproduksi, dikonsumsi, dan direproduksi oleh manusia melalui praktik sosialnya.

Dalam ruang kota, tecermin kuasa pemerintah kota ataupun kuasa kapital. Dalam pengaturan ruang bagi papan reklame, terlihat bahwa pemerintah kota lebih mendahulukan kepentingan ekonomi atau kapital dibandingkan warga kotanya.

Seluruh ruang kota dikomodifikasikan sebagai sarana untuk mengumpulkan pendapatan bagi kota dibandingkan pembangunan sarana dan prasarana demi kualitas hidup warga kota.

(LITBANG KOMPAS)

Warga  memanfaatkan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2016). Jumlah JPO di DKI Jakarta sebanyak 318 buah yang 38 JPO di antaranya milik pemerintah pusat dan BUMN.  JPO yang ada reklamenya berjumlah 59 buah.KOMPAS/HENDRA A SETYAWANWarga memanfaatkan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2016). Jumlah JPO di DKI Jakarta sebanyak 318 buah yang 38 JPO di antaranya milik pemerintah pusat dan BUMN. JPO yang ada reklamenya berjumlah 59 buah.

Fri, 27 Jul 2018 @17:32


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

KANTOR PUSAT :

Jl. Pondok Kelapa Raya Blok G1 No . 4A

Duren Sawit, Pondok Kelapa,

DKI Jakarta 13450


KANTOR CABANG :

Bekasi : Jl. H. Naman Komplek DDN Blok C. 16/ A 21

Bintara Jaya,Bekasi Barat 17136

 

Jakarta Selatan : Rasuna Epicentrum Superblock Epiwalk Office Suit
Office Suites 5th Floor -Suite B 511 
Jl.HR Rasuna Said Kuningan
Jakarta 12940


HUBUNGI KAMI :

Hotline : (021) 22085079

HP/ Whatsapp : 081213549009 (Telkomsel)

HP/ Whatsapp : 081213549119 (Telkomsel)

Email : imajiadvertising@gmail.com

PETA

PENGUNJUNG

Flag Counter

Copyright © 2018 PT. IMAJI KREASI SUKSES · All Rights Reserved
powered by sitekno